Layanan
Enam bidang pendampingan hukum yang menutup seluruh tahap sengketa pajak dan kepabeanan — dari surat pertama hingga putusan.
Pendekatan Kami
Sengketa sebaiknya diselesaikan sebelum pengadilan. Bila harus lanjut, kami ada di setiap persidangan.
Kami bekerja mundur dari tenggat: setiap surat dari DJP atau DJBC dipecah menjadi pertanyaan, pilihan, dan risiko — lalu disusun rencana hukum yang bisa dieksekusi.
01
Keberatan adalah jalur administrasi pertama atas SKPBJ atau SP2HP. Diajukan paling lama 3 bulan untuk pajak dalam negeri dan 60 hari untuk kepabeanan. Isi keberatan yang tertulis dan tepat sasaran menentukan apakah perkara selesai sebelum masuk pengadilan.
02
Banding hanya mungkin setelah keberatan diajukan dan Surat Keputusan Keberatan diterbitkan. Sebelum mendaftar, umumnya wajib pajak harus membayar minimal 50% dari jumlah yang diperselisihkan. Kami membantu menghitung apakah banding layak dilanjutkan.
03
Gugatan diajukan langsung ke Pengadilan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tanpa Pemeriksaan (SKPKBT), tanpa perlu keberatan lebih dulu. Jalur ini lebih cepat namun menuntut pembuktian yang terencana sejak awal.
04
Sengketa kepabeanan mencakup nilai pabean, klasifikasi barang, bea masuk, dan sanksi. Keberatan diajukan dalam 60 hari sejak pemberitahuan hasil pemeriksaan, dengan jalur hukum mengikuti UU Kepabeanan.
05
Hak pembelaan dibentuk sejak pemeriksaan dimulai. Pendampingan sejak awal memastikan koreksi yang diajukan fiskus dapat dijawab lengkap, sehingga posisi Anda kuat saat SP2HP dan keberatan.
06
Untuk perusahaan dengan hubungan rutin ke DJP dan DJBC: pendampingan berkelanjutan agar setiap surat, tenggat, dan sengketa ditangani dengan kesiapan yang sama baiknya.
Cukup kirim surat atau ketetapan yang Anda terima — kami bantu tentukan langkah dan tenggatnya.
Konsultasi via WhatsAppHubungi: 0817-9800-163
